Connect with us

Property

50% Anggota Coworking Space Berlokasi di Jakarta

Published

on


Coworking Space

Asosiasi Coworking Space Indonesia mengklaim sekitar 50% anggota coworking space yang tergabung asosiasi masih berlokasi di Jakarta sebagai kota dengan ekosistem komunitas terbanyak.

Finroll.com – Ketua Asosiasi Coworking Space Indonesia Faye Alund mengatakan asosiasi ini mulai berdiri sejak 2016. Awalnya pada 2016 baru sekitar 60 coworking space yang ada, namun pada 2017 naik tiga kali lipat menjadi 180, dan tahun ini melampaui 200 unit.

Saat ini jumlah coworking space di Indonesia sudah mencapai sekitar 220 di 44 kota, termasuk di kota-kota kecil seperti Kediri, Demak, dan Madiun.

“Indonesia paling padat ya Jawa. Paling banyak populasi di Jakarta dan 80% coworking masih Jawa. Setengahnya iu Jakarta. Sebagian besar coworking space menjamur yang ada 46% dalam 3 tahun terakhir karena ekosistem awal mulai bangun. Sebab kita mau menggerakkan digital ekonomi. Bukan hanya untuk digital start-up. Ada creative hub, creative spaces, itu adalah workstyle,” kata Faye di Equity Tower, Senin (8/10/2018).

Baca Juga : Bitcoin, Transaksi Baru Dalam Bisnis Properti Real Estate

Faye menilai nantinya pemain coworking space yang akan bertahan dalam persaingan menjamurnya bisnis ini adalah mereka yang memahani siklus bisnis. Pada akhirnya, coworking space yang sukses adalah yang berhasil dalam pemberdayaan komunitas maupun secara finansial. Misalnya, coworking space yang bisa mendapat investor. Misalnya, ketika market turun, si pendiri coworking space harus memiliki inovasi untuk bertahan.

Coworking kayak restoran. Suka pizza apa. Setiap coworking punya rasanya sendiri. Orang yang cocok disini belum tentu cocok di coworking lain. Ini tentang komunitas dan passion foundernya. Kita selalu bilang ada coworking are not kompetitor. Kompetitor kita adalah kafe dan rumah,” tuturnya.

Dia menilai pelaku coworking yang juga bisa melakukan merger dan kerja sama dengan pihak asing. Faye berpendapat, ini adalah solusi pengembangan bisnis mengingat konsep coworking  sangat bergantung dari passion pemiliknya.

Dia pun menilai merger dengan angel investor dan funding tidak menjadi masalah selama bisa mempertahankan bisnis coworking.

“Cek background founder itu penting. Passion adalah encourage untuk create dia punya company digital dan konten. Not just the business tetapi investor lihat ada potensi tumbuh dan berkembang. Jadi kalau ada core community, cuma sekepal tangan kita, itu sudah ada modalnya, ketika bangun space tidak ada corenya malah sia-sia,” terangnya.

Dia menilai setiap daerah di Indonesia memiliki konsep coworking yang berbeda. Sebagai contoh, coworking  milik Faye berlokasi di Sanur, Bali. Banyak juga pelaku coworking adalah pemain asing. Maka, dia berpendapat coworking harus bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, tidak sebatas mengembangkan komunitas semata.

“Jadi makanya dipastikan coworking  itu bisa menghasilkan bisnis baru yang bisa mensupport pajak kita juga nantinya,” kata Faye. (Bisnis.com)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Property

Kementerian PUPR Bangun 27 Rumah Susun Ponpes di Jawa Barat Tahun 2018

Published

on

Rumah Susun

Finroll.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kini menjadi fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) Sewa bagi santri.

Dengan adanya Rusun diharapkan mendukung Ponpes dalam menghasilkan santri yang religius, nasionalis dan berakhlakul karimah sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Santri Nasional 2018 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu malam, 21/10/2018.

Pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR membangun 27 Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai hunian santri selama menuntut ilmu. Diantaranya adalah Rusun di Ponpes Miftahul Huda Ciamis, Al-Hikamussalafiyah Purwakarta, Darul Arqam Garut, KHAS Kempek Cirebon, Miftahul Ulum, Miftahul Huda, Manahijul Huda dan Bina Insan Mandiri di Tasikmalaya, Al Amin di Indramayu dan Miftahul Huda di Cianjur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan agar para santri dapat menyesuaikan diri, sebab tinggal di hunian vertikal berbeda dengan rumah tapak. Salah satu kuncinya, kata Basuki, ialah sikap toleransi.

“Tinggal di Rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di Rusun juga nyaman,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sementara pada tahun 2017 Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 5 Rusun Ponpes di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya yang kini telah dihuni dan dimanfaatkan.

Sebanyak dua Rusun di bangun di Kabupaten Ciamis yakni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna dan Pondok Pesantren Darussalam. Tiga Rusun lainnya dibangun di Kabupaten Tasikmalaya yakni di Ponpes Cipasung, Ponpes Miftahul Khoer dan Ponpes Cintawana.

Kelima Rusun yang dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan masing-masing merupakan bangunan 3 lantai dengan tipe kamar barak sebanyak 12 unit dengan kapasitas tampung setiap Rusun 216 santri atau total bisa menampung sebanyak 1.080 orang.

Setiap kamar juga telah dilengkapi oleh tempat tidur, meja, kursi dan lemari. Selain itu fasilitas seperti air dan listrik sudah tersedia. Rusun juga telah dilengkapi prasarana sarana utilitas seperti jalan lingkungan dan drainase. Biaya pembangunan satu unit Rusun sekitar Rp 6-8 miliar dengan waktu penyelesaian sekitar 8-9 bulan.

“Dengan adanya Rusun ini diharapkan menambah semangat dan memberikan kenyamanan para santri dalam proses menimba ilmu yang kelak bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya berharap Rusun dapat dirawat dengan baik,” pungkas Menteri Basuki.

Continue Reading

Property

Presiden Joko Widodo Siap Meresmikan Jembatan Musi IV di Palembang

Published

on

Jembatan Musi IV

Jembatan Musi IV sesuai kontrak selesai 18 November 2018 mendatang. Progres jembatan sepanjang 1.300 meter itu pun kini terus dikebut pengerjaannya sehingga sebelum diresmikan sudah dapat dipakai secara fungsional.

Finroll.com – Kiagus Syaiful Anwar, kepala Badan Jalan Nasional (BBPJN V) yang bertugas mengawasi wilayah Jembatan Musi IV tersebut, mengatakan rentang utama jembatan dibangun menggunakan metode extradosed, yang menggunakan struktur yang menggabungkan unsur-unsur utama prestressed box girder bridge dan cable-stayed bridge.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Jembatan Musi IV pada November nanti. Kepala BBBPJN Wilayah V Kementerian PUPR, Ki Agus Syaiful Anwar menyebut Jembatan mulai dikerjakan pada 2016. Untuk dananya sendiri diperkirakan ada sekitar Rp 553 miliar.

“Ketahanan jembatan dapat mencapai hingga 100 tahun dan lebih tahan terhadap gempa bumi,” kata Kiagus, menambahkan bahwa metode ini juga cocok untuk lokasi sungai yang mana sering ada kapal pesiar lewat, sama seperti Musi.

Setelah seluruh lahan selesai dikerjakan, Agus menyebut di tahun 2017 pihaknya melakukan pengerjaan dibagian struktur bangunan. Terakhir, pada 2018 dilakukan pengerjaan bentang atas Jembatan Musi IV dan menghubungan seberang Ulu dan Ilir Kota Palembang.

Baca Juga: Program Andalan Pemprov DKI Telah Rampung Yaitu Rusunami DP Rp 0, Lalu Apa Saja Persyaratanya?

Diakui Syaiful, menjelang tahap finishing sudah tak lagi ditemukan kendala dalam pembangunan jembatan. Meskipun pada sebelumnya progres sempat melambat karena terkendala pembebasan lahan, terutama akses jalan menuju jembatan yang tak jauh dari Pasar Kuto.

“Sekarang sudah melakukan pengecoran akhir di lantai jembatan dan selanjutnya dilakukan finishing. Dilanjutkan analisis traffik atau rekayasa lalu lintas di bawah jembatan. Saya sudah bertemu Pak wali kota dan gubernur supaya jalan menuju jembatan ini tembus ke jalan nasional,” katanya.

Perusahaan konstruksi milik negara PT Adhi Karya hampir menyelesaikan konstruksi karena dua bagian jembatan itu dikerjakan selama akhir pekan. Jembatan itu akan menawarkan akses alternatif kepada orang-orang yang menyeberangi Sungai Musi. Sampai saat ini, pengendara mobil dan pengendara sepeda motor bergantung pada Jembatan Ampera, ikon lain kota Palembang. Pihak berwenang akan melakukan uji kelayakan lalu lintas di jalan menuju jembatan.

Sebelum diresmikan Jokowi November mendatang, pihak kontraktor saat ini terus melakukan pekerjaan finishing. Sehingga sebelum nantinya diresmikan sudah dapat dilalui secara fungsional oleh masyarakat Kota Palembang. (Berbagai Sumber)

Continue Reading

Property

Megaproyek Meikarta Segera Dikaji Ulang Oleh Pemprov Jabar

Published

on

Megaproyek Meikarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji ulang keseluruhan rencana pengembangan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Finroll.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun resmi twitternya (@ridwankamil) mengatakan akan mengkaji ulang keseluruhan rencana pengembangan megaproyek Meikarta seluas 500 hektare pasca terkuaknya kasus dugaan suap perizinan yang dilakukan Lippo Group dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh KPK.

“Sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini, baik 85 Ha yang direkomendasi di bulan November 2017 maupun menyikapi rencana di masa mendatang. Hatur Nuhun,” tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun resmi twitternya, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan pada tahap pertama pihak Meikarta telah mengajukan izin peruntukan tanah seluas 143 hektare dari total rencana pengembangan seluas 500 hektare kepada Pemkab Bekasi pada Oktober 2017.

Sesuai dengan wewenangnya terkait perizinan, Pemerintah Provinsi telah memberikan rekomendasi tata ruang yang diajukan seluas 143 hektare hanya menjadi 85 hektare pada November 2017.

Luas lahan yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut kemudian bisa dilanjutkan proses perizinannya untuk mendapatkan IMB, AMDAL, dan lain sebagainya di PemKab Bekasi.

Ridwan mengatakan dari kajian internal yang dilakukan Pemprov, sementara ini tidak menemukan masalah fundamental tata ruang dari lahan yang telah direkomendasi, yakni seluas 85 hektare.

Namun, jika terdapat masalah dugaan suap pada proses proyek Meikarta di Pemkab Bekasi, maka Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil karena telah memasuki ranah pidana.

Terkait keberlanjutan proyek, Ridwan mengatakan untuk memberikan instruksi pemberhentian dan pembatasan proyek yang bermasalah seperti Meikarta harus tetap melalui proses yang adil dan proporsional.

“Seperti yang terjadi di kasus reklamasi Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena pemprov DKI sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil,” tulis Ridwan. (Bisnis.com)

Continue Reading
Advertisement

Trending